Langkah Menyusun TP Doc yang Sesuai Aturan di Bali. Penyusunan Transfer Pricing Documentation atau yang lebih dikenal sebagai TP Doc semakin menjadi perhatian di Bali. Hal ini muncul karena semakin banyak perusahaan lokal maupun perusahaan dengan afiliasi internasional beroperasi di wilayah pariwisata tersebut. Pergerakan transaksi antar pihak berelasi sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai kewajaran harga dan risiko penggerusan basis pajak. Menurut pandangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2016, penyusunan TP Doc bertujuan memastikan bahwa transaksi antar pihak berelasi telah dilakukan sesuai prinsip kewajaran atau arm’s length principle. Peraturan ini masih relevan dan diakses pada 2025 melalui situs resmi Kementerian Keuangan.

Pada praktiknya, banyak perusahaan di Bali masih bertanya-tanya mengenai langkah konkret yang harus dilakukan agar dokumen TP mereka sesuai aturan. Pertanyaan tersebut semakin penting ketika pemeriksaan pajak terjadi dan otoritas meminta TP Doc sebagai dokumen pembanding. Karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai cara menyusun TP Doc Bali yang benar menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar kewajiban administratif.

Memahami Ruang Lingkup TP Doc untuk Perusahaan Berbasis di Bali

Penentuan ruang lingkup adalah langkah awal yang sering kali diabaikan. Perusahaan wajib mendefinisikan siapa saja pihak berelasi yang memiliki potensi transaksi material. Menurut pandangan para praktisi perpajakan, seperti yang disampaikan pada Journal of International Accounting (sumber dari Elsevier), penentuan ruang lingkup yang terlalu sempit sering menimbulkan risiko ketika transaksi besar tidak tercatat dalam TP Doc.

Selain itu, PMK 213/2016 juga mengatur tiga jenis dokumen utama yaitu Master File, Local File, dan Country-by-Country Report. Namun, tidak semua wajib pajak di Bali memiliki kewajiban menyusun ketiga dokumen tersebut. Wajib pajak harus mencermati ambang batas peredaran bruto dan transaksi pihak berelasi agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi.

Mengidentifikasi Transaksi Pihak Berelasi dengan Tepat

Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh transaksi pihak berelasi tercatat dengan benar. Di Bali, transaksi yang sering muncul antara lain: penyediaan jasa manajemen, pembelian bahan baku untuk industri kerajinan, pembiayaan intra grup, dan pembayaran royalti dalam sektor hospitality.

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan melalui Panduannya di laman resmi Pajak.go.id bahwa transaksi seperti pemberian pinjaman antar entitas dan pembayaran management fee harus dibuktikan kewajarannya dengan data pembanding. Jika perusahaan gagal mendokumentasikan transaksi tersebut, potensi koreksi pajak sangat tinggi. Hal ini relevan terutama bagi perusahaan yang mengikuti langkah penyusunan TP Doc Bali secara minimal tanpa analisis mendalam.

Melakukan Analisis Fungsional Secara Mendalam

Analisis fungsional atau fungsi, aset, dan risiko merupakan tulang punggung laporan TP Doc. Transfer Pricing Guidelines edisi terbaru tahun 2022, analisis fungsi harus menggambarkan peran masing-masing entitas dalam transaksi. Istilah asing function, assets, risks harus dijabarkan secara rinci dan relevan dengan model bisnis. Untuk Bali, contoh analisis fungsional dapat terlihat dalam industri ekspor kerajinan. Pihak lokal biasanya melakukan aktivitas produksi, sedangkan entitas luar negeri bertanggung jawab pada fungsi pemasaran global. Keduanya memiliki risiko bisnis yang berbeda sehingga kewajaran harga harus mempertimbangkan pembagian fungsi tersebut. Penyusunan TP Doc tanpa analisis fungsional membuat dokumen terlihat hanya formalitas dan tidak akan dianggap memadai dalam pemeriksaan pajak.

Memilih Metode Pengujian Kewajaran yang Tepat

Penentuan metode harga wajar merupakan salah satu langkah penyusunan TP Doc Bali yang paling menentukan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013, metode yang digunakan dapat meliputi Comparable Uncontrolled Price (CUP), Cost Plus, Resale Price, Transactional Net Margin Method (TNMM), atau Profit Split. Pemilihan metode yang tidak sesuai dengan karakteristik transaksi sering menimbulkan koreksi yang signifikan. Misalnya, penggunaan metode CUP untuk transaksi jasa sering kali tidak tepat karena ketersediaan data pembanding yang terbatas. Untuk perusahaan di Bali, metode TNMM sering menjadi pilihan paling logis terutama di sektor yang memiliki pembanding industri cukup luas seperti hospitality dan kerajinan.

Mengumpulkan Data Pembanding yang Kredibel dan Dapat Diakses

Kualitas data pembanding sangat menentukan hasil analisis. Perusahaan di Bali sebaiknya menggunakan basis data komersial yang kredibel seperti Orbis, Compustat, atau sumber publik yang tersedia di situs perusahaan sejenis. Data pembanding harus bersifat independen dan berasal dari pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Namun, sering kali bisnis lokal menggunakan pembanding yang tidak berhubungan langsung dengan industri atau wilayah pasar mereka. Kesalahan ini membuat dokumen menjadi mudah dikoreksi. Oleh karena itu, langkah penyusunan TP Doc Bali harus melibatkan seleksi ketat terhadap data pembanding yang benar-benar sebanding.

Menyusun Dokumentasi Secara Sistematis dan Sesuai Format

Setelah seluruh analisis dilakukan, tahap selanjutnya adalah menyusun dokumentasi secara lengkap dan terstruktur. Master File harus menjelaskan gambaran grup secara menyeluruh, Local File menampilkan transaksi spesifik wajib pajak di Bali, dan laporan CbCR digunakan untuk entitas dengan grup usaha besar. Menurut pandangan World Bank Group, dokumentasi TP yang baik harus mencerminkan integritas data dan konsistensi penjelasan antar file.

Penting bagi perusahaan untuk menyimpan dokumentasi secara digital dan memperbaruinya setiap tahun. Hal ini karena pemeriksa pajak dapat meminta dokumen tersebut dalam waktu cepat dan kegagalan menyajikan dokumen tepat waktu dapat menimbulkan sanksi administratif.

BACA JUGA : Restitusi PPN atas Ekspor Jasa dan Barang dari Bali

FAQ

Apakah semua perusahaan di Bali wajib membuat TP Doc?

Tidak semua. Kewajiban tergantung nilai transaksi dan omzet sesuai PMK 213/2016.

Apakah transaksi jasa manajemen harus dianalisis dalam TP Doc?

Iya. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa jasa manajemen adalah salah satu transaksi paling sering diperiksa.

Berapa lama TP Doc harus disimpan?

Minimal selama jangka waktu lima tahun sesuai ketentuan umum perpajakan.

Kesimpulan

Penyusunan TP Doc bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga membantu perusahaan menjaga integritas transaksi dan menghindari koreksi pajak. Dengan memahami langkah penyusunan TP Doc Bali yang benar, mulai dari ruang lingkup hingga analisis data pembanding, perusahaan dapat meminimalkan risiko pemeriksaan. Jika Anda membutuhkan proses penyusunan yang lebih akurat, layanan profesional dapat membantu memastikan semua dokumen tersusun sesuai ketentuan dan siap diaudit.

tp doc bali,transfer pricing bali,cara menyusun tp doc bali,langkah penyusunan tp doc bali,jasa tp doc bali