Dalam beberapa tahun terakhir, pengawasan terhadap transaksi afiliasi meningkat tajam di berbagai daerah, termasuk Bali yang dikenal sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan investasi internasional. Pertanyaan yang sering muncul dari para pelaku usaha adalah apakah penyusunan Transfer Pricing Documentation benar-benar wajib dan apa risikonya jika tidak dipenuhi. Lonjakan pemeriksaan pajak di sektor perhotelan, logistik, dan usaha berbasis PMA di Bali menjadi sinyal bahwa dokumen ini bukan lagi pilihan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213 Tahun 2016, setiap wajib pajak yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi harus menyiapkan dokumentasi transfer pricing agar dapat membuktikan bahwa harga transaksinya sesuai prinsip kewajaran.
Para ahli perpajakan seperti Prof. Darussalam (DDTC) menilai bahwa kehadiran TP Doc menjadi alat verifikasi utama otoritas pajak untuk memastikan tidak ada pengalihan laba yang merugikan negara. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di Bali perlu mempertanyakan apakah struktur harga yang digunakan selama ini sudah mencerminkan kondisi pasar yang wajar, khususnya perusahaan PMA yang sering memiliki hubungan usaha dengan entitas luar negeri.
Memahami Siapa yang Diwajibkan Menyusun TP Doc Menurut Regulasi di Indonesia
Kewajiban transfer pricing documentation Bali pada dasarnya mengikuti aturan nasional yang tercantum dalam PMK 213/2016. Regulasi ini mengatur tiga jenis dokumentasi, yaitu Master File, Local File, dan Country by Country Report. Wajib pajak di Bali harus menyusun dokumentasi jika memenuhi salah satu kriteria berikut berdasarkan PMK 213:
- Memiliki transaksi afiliasi.
- Peredaran bruto di atas 50 miliar rupiah.
- Transaksi afiliasi tertentu melebihi batas material (misalnya pembelian barang atau pemberian jasa antar pihak berelasi).
Menurut pandangan DJP, dokumentasi ini harus siap saat tahun pajak berjalan dan dapat diminta sewaktu waktu saat pemeriksaan. Ini berarti perusahaan tidak dapat lagi menyiapkannya setelah pemeriksaan dimulai. Bagi perusahaan pariwisata, restoran waralaba, villa management, e commerce, dan startup digital di Bali yang sering bekerja sama dengan entitas luar negeri, aturan ini sangat relevan.
Sumber dari PMK 213/2016 menyebutkan bahwa kewajiban penyusunan Master File dan Local File berlaku bagi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, baik hubungan kepemilikan, kendali, atau transaksi rutin yang tidak dapat diabaikan.
Risiko Tanpa Transfer Pricing Documentation: Apa yang Bisa Terjadi di Bali
Perusahaan sering bertanya apakah ketidaksiapan dokumen TP Doc benar benar berdampak besar. Berdasarkan laporan Dirjen Pajak dalam publikasi resmi tahun 2023, koreksi terkait transfer pricing menjadi salah satu sumber peningkatan penerimaan negara dari hasil pemeriksaan. Ketika wajib pajak tidak bisa menunjukkan dasar penentuan harga, pemeriksa akan membuat penilaian sendiri dan sering kali nilai koreksinya signifikan.
Beberapa konsekuensi yang sering terjadi meliputi:
- Koreksi PPh Badan akibat penyesuaian laba.
- Sanksi administrasi sebesar 50 persen jika koreksi diterapkan berdasarkan pemeriksaan.
- Potensi sengketa pajak yang panjang dan mahal.
Bagi pelaku usaha di Bali yang harus menjaga reputasi bisnis terutama di sektor hospitality, risiko ini dapat berpengaruh pada kredibilitas perusahaan di mata investor dan mitra internasional.
Bagaimana TP Doc yang Baik Disusun agar Sesuai Peraturan TP Doc Bali
Penyusunan dokumentasi transfer pricing tidak sekadar mengisi laporan, tetapi membutuhkan pendekatan analitis. Proses yang benar biasanya dimulai dari memahami struktur grup, jenis transaksi, serta fungsi dan risiko masing masing entitas. Local File wajib memuat analisis industri di Bali, pembagian fungsi seperti pemasaran, manajemen operasional, atau kegiatan yang menghasilkan nilai tambah, serta metode penentuan harga yang paling sesuai.
Analisis kewajaran harga dilakukan dengan metode yang diakui OECD maupun regulasi Indonesia seperti Comparable Uncontrolled Price (CUP), Resale Price, atau Transactional Net Margin Method (TNMM). Sumber dari OECD Transfer Pricing Guidelines 2022 menunjukkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia umumnya menggunakan TNMM untuk menilai transaksi jasa atau distribusi karena lebih mudah menemukan pembandingnya.
Dalam konteks Bali yang memiliki banyak transaksi jasa manajemen, royalti merek, dan pembayaran fee ke luar negeri, pemilihan metode harus mempertimbangkan kondisi industri lokal agar hasilnya logis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mengapa Bisnis di Bali Perlu Melakukan Evaluasi Transfer Pricing Secara Berkala
Permintaan dokumen transfer pricing tidak hanya terjadi saat pemeriksaan pajak. Banyak kantor pajak di Bali kini mulai meminta dokumentasi sebagai bagian dari pengawasan rutin. Perubahan skema usaha, pembukaan cabang baru, atau masuknya investor membuat struktur hubungan istimewa berubah. Evaluasi berkala dapat mendeteksi transaksi yang berpotensi berisiko sejak awal.
Menurut pandangan berbagai konsultan pajak independen, perusahaan yang rutin melakukan evaluasi tahunan cenderung menghindari koreksi besar karena telah menyesuaikan struktur harga sebelum pemeriksaan berlangsung. Evaluasi juga memberi manfaat bagi perusahaan untuk melakukan benchmarking profit, memantau efisiensi usaha, dan memastikan tidak terjadi ketidakseimbangan antara kontribusi fungsi dan tingkat laba.
BACA JUGA : Syarat dan Prosedur Restitusi Pajak untuk Wajib Pajak di Bali
FAQ
Apakah perusahaan kecil di Bali wajib menyusun TP Doc?
Hanya wajib pajak dengan omzet tertentu atau transaksi afiliasi material yang wajib menyusun dokumen. Namun, perusahaan skala kecil tetap perlu analisis dasar jika memiliki transaksi berelasi.
Apakah TP Doc harus diserahkan setiap tahun?
Tidak perlu diserahkan setiap tahun, tetapi harus disiapkan dan tersedia saat diminta.
Apakah semua transaksi afiliasi harus dianalisis?
Ya, terutama transaksi yang berdampak pada penghasilan kena pajak seperti pembelian barang, pemberian jasa, pinjaman, royalti, dan fee.
Apakah perusahaan di Bali yang berhubungan dengan entitas luar negeri lebih rawan diperiksa?
DJP menempatkan transaksi lintas negara sebagai prioritas pengawasan sehingga risiko pemeriksaan lebih tinggi.
Kesimpulan
Kewajiban transfer pricing documentation Bali bukan sekadar formalitas. Regulasi yang diatur dalam PMK 213/2016 memberikan landasan kuat bahwa setiap transaksi afiliasi harus dapat dibuktikan kewajarannya. Perusahaan di Bali yang memiliki hubungan usaha dengan pihak berelasi perlu memahami peraturan tp doc Bali agar terhindar dari koreksi besar dan sengketa pajak.
Jika Anda ingin memastikan dokumen TP Doc tersusun rapi, akurat, dan sesuai regulasi, maka pendampingan profesional menjadi langkah strategis. Banyak pelaku usaha di Bali kini memilih menggunakan layanan penyusunan transfer pricing documentation untuk meminimalkan risiko pemeriksaan dan menjaga kepatuhan jangka panjang.
