Tanda Perusahaan di Bali Sudah Wajib Menyusun TP Doc. Pertumbuhan investasi di Bali dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya menghadirkan pelaku usaha lokal, tetapi juga perusahaan yang terhubung dengan grup nasional maupun internasional. Di balik ekspansi tersebut, muncul pertanyaan penting yang sering terlambat disadari. Apakah transaksi dengan pihak terafiliasi sudah menuntut penyusunan Transfer Pricing Documentation atau yang lazim disebut TP Doc.
Banyak perusahaan baru menyadari urgensi ini saat menerima permintaan klarifikasi dari otoritas pajak. Padahal sejak awal melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, kewajiban dokumentasi bisa saja sudah melekat. Dalam konteks kapan wajib menyusun tp doc Bali, jawabannya tidak semata soal lokasi usaha, tetapi struktur transaksi dan nilai peredaran usaha.
Sumber dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa dokumentasi transfer pricing merupakan bagian dari prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip ini dikenal dengan istilah arm’s length principle yang mengharuskan transaksi antar pihak berelasi dilakukan seolah olah antara pihak independen. Tanpa dokumentasi yang memadai, pembuktian prinsip tersebut menjadi sulit.
Landasan Regulasi yang Mengatur TP Doc
Kewajiban penyusunan dokumentasi transfer pricing diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2016 tentang Jenis Dokumen dan atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa. Sumber dari Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa regulasi ini menjadi rujukan utama dalam menentukan kriteria wajib pajak tp doc Bali maupun di daerah lain.
Peraturan tersebut membagi dokumentasi menjadi tiga bagian, yaitu Master File, Local File, dan Country by Country Report. Tidak semua wajib pajak diwajibkan menyusun ketiganya. Ambang batas tertentu menjadi penentu apakah perusahaan masuk kategori wajib dokumentasi penuh atau tidak. Kementerian Keuangan dalam penjelasan resminya menyebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui pengalihan laba. Artinya, TP Doc bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi instrumen pengawasan fiskal yang strategis.
Tanda Pertama, Ada Hubungan Istimewa yang Jelas
Indikator paling awal bahwa perusahaan di Bali perlu mempertimbangkan TP Doc adalah adanya hubungan istimewa. Hubungan ini dapat berupa kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung, penguasaan manajemen, atau hubungan keluarga tertentu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan dan dirujuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Pertanyaannya menjadi relevan ketika perusahaan menerima pinjaman dari induk usaha, membayar royalti atas merek dagang, atau membeli jasa manajemen dari perusahaan grup. Transaksi seperti ini bukan lagi transaksi biasa. Ia berada dalam pengawasan prinsip kewajaran. Apabila transaksi dilakukan dengan entitas luar negeri yang masih satu grup, risiko pengujian transfer pricing semakin tinggi. Dalam konteks Bali yang banyak menarik investor asing, kondisi ini bukanlah hal langka. Oleh karena itu, identifikasi hubungan istimewa menjadi langkah pertama sebelum menilai kewajiban dokumentasi.
Tanda Kedua, Peredaran Bruto dan Nilai Transaksi Melebihi Batas
Regulasi yang dirujuk Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2016 menetapkan ambang batas tertentu. Salah satunya adalah peredaran bruto dalam satu tahun pajak yang melebihi Rp50 miliar. Selain itu, terdapat batas nilai transaksi afiliasi tertentu, misalnya transaksi jasa, bunga, sewa, atau transaksi lainnya yang melebihi nominal tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Jika nilai transaksi melampaui batas ini, kewajiban penyusunan Local File dan Master File menjadi relevan.
Dalam konteks kapan wajib menyusun tp doc Bali, perusahaan dengan skala menengah yang mulai berkembang sering kali tidak menyadari bahwa lonjakan omzet otomatis mengubah status kewajiban dokumentasi. Tanpa evaluasi tahunan, perusahaan bisa saja melewati ambang batas tanpa persiapan.
Tanda Ketiga, Struktur Grup yang Semakin Kompleks
Perusahaan yang awalnya berdiri mandiri kemudian berkembang menjadi bagian dari grup usaha biasanya mengalami perubahan signifikan dalam pola transaksi. Pembagian fungsi, aset, dan risiko antar entitas grup menimbulkan kebutuhan analisis transfer pricing yang lebih mendalam.
Menurut pandangan yang tercermin dalam berbagai publikasi Direktorat Jenderal Pajak, analisis fungsi dan risiko menjadi inti dalam pembuktian kewajaran harga. Tanpa dokumentasi yang sistematis, sulit membuktikan bahwa margin keuntungan yang diterapkan sudah sesuai praktik independen. Bali sebagai pusat jasa, properti, dan pariwisata sering menjadi lokasi operasional, sementara entitas induk berada di kota lain atau luar negeri. Ketika keputusan strategis diambil di luar Bali namun keuntungan dicatat di Bali, otoritas pajak dapat menilai kembali kewajaran pembagian laba tersebut.
Risiko Jika Mengabaikan Kewajiban TP Doc
Mengabaikan kewajiban dokumentasi bukan sekadar persoalan administratif. Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai penjelasan resminya menyatakan bahwa ketidaktersediaan dokumen dapat berimplikasi pada koreksi fiskal dan sanksi administratif. Ketika pemeriksaan dilakukan, beban pembuktian berada pada wajib pajak. Tanpa TP Doc yang memadai, perusahaan akan kesulitan menunjukkan bahwa harga transaksi telah memenuhi prinsip kewajaran. Risiko penyesuaian penghasilan kena pajak pun meningkat.
Lebih jauh lagi, reputasi perusahaan dapat terdampak. Dalam ekosistem bisnis yang semakin transparan, kepatuhan pajak menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
BACA JUGA : Template Pencatatan Sederhana agar UMKM di Bali Tertib Pajak
FAQ
Apakah semua perusahaan di Bali wajib menyusun TP Doc?
Tidak. Kewajiban bergantung pada adanya transaksi dengan pihak berelasi dan terpenuhinya ambang batas tertentu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2016.
Apakah usaha kecil dengan transaksi afiliasi kecil tetap wajib menyusun TP Doc?
Jika tidak melampaui batas peredaran bruto dan nilai transaksi yang ditentukan, kewajiban dokumentasi penuh mungkin tidak berlaku. Namun pencatatan tetap harus memadai.
Apakah TP Doc harus diserahkan bersamaan dengan SPT Tahunan?
Dokumen tidak selalu dilampirkan, tetapi wajib tersedia pada saat diminta oleh otoritas pajak sesuai ketentuan yang dirujuk Direktorat Jenderal Pajak.
Bagaimana jika perusahaan baru melewati batas omzet tahun ini?
Evaluasi harus dilakukan pada tahun pajak berjalan. Jika ambang batas terpenuhi, dokumentasi perlu disiapkan sesuai ketentuan.
Apakah transaksi dengan perusahaan dalam negeri juga diperhitungkan?
Ya. Hubungan istimewa dalam negeri tetap menjadi objek pengujian transfer pricing sesuai prinsip kewajaran.
Kesimpulan
Menentukan kriteria wajib pajak tp doc Bali bukanlah proses yang bisa dilakukan secara intuitif. Ia membutuhkan analisis atas struktur kepemilikan, nilai transaksi, dan peredaran bruto tahunan. Ketika indikator indikator tersebut telah terpenuhi, kewajiban penyusunan dokumentasi tidak dapat diabaikan. Dalam fase pertumbuhan usaha, sering kali perhatian tertuju pada ekspansi pasar dan peningkatan pendapatan. Namun kepatuhan transfer pricing harus berjalan beriringan agar pertumbuhan tidak diikuti risiko fiskal di kemudian hari.
Jika perusahaan Anda mulai melakukan transaksi afiliasi atau mengalami peningkatan omzet signifikan, ini saat yang tepat untuk mengevaluasi kewajiban dokumentasi. Pertimbangkan untuk menggunakan layanan profesional dalam penyusunan TP Doc agar setiap analisis fungsi, risiko, dan pembandingan harga tersusun secara komprehensif dan sesuai regulasi terbaru. Hubungi jasa konsultan pajak daerah Bali : call/WA 08179800163
