Pemanfaatan Tax Treaty untuk Mengurangi Pajak Berganda di Bali. Dalam beberapa tahun terakhir, pola bisnis di Bali bergerak semakin global. Banyak perusahaan lokal menggandeng mitra internasional, membayar konsultan asing, menerima royalti dari luar negeri, mempekerjakan tenaga profesional global, hingga berinteraksi dengan investor mancanegara. Interaksi lintas negara seperti ini sering menimbulkan satu pertanyaan krusial. Apakah penghasilan tersebut akan dikenai pajak di dua negara sekaligus. Ketika hal ini terjadi, beban usaha menjadi jauh lebih berat. Di titik inilah tax treaty Bali atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) memainkan peran penting.
Tax treaty merupakan instrumen hukum yang berfungsi menjaga agar perpajakan antarnegara tetap adil dan tidak menimbulkan beban pajak ganda. Dokumen perjanjian antarnegara ini dapat diakses secara terbuka melalui situs resmi Kementerian Keuangan, sehingga wajib pajak dapat mempelajari hak dan kewajiban yang berlaku. Dengan memahami tax treaty, perusahaan di Bali dapat mengoptimalkan struktur pajak sekaligus mengurangi risiko pemeriksaan atau sengketa.
Mengapa Beban Pajak Ganda Masih Terjadi
Banyak pelaku usaha bertanya mengapa pajak ganda tetap muncul meskipun Indonesia sudah memiliki lebih dari 70 tax treaty. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan definisi penghasilan, domisili, dan metode pemajakan antara negara Indonesia dan negara mitra. Misalnya, suatu negara menganggap pendapatan jasa tertentu sebagai business profit yang seharusnya hanya dikenai pajak di negara domisili, sedangkan negara lain melihatnya sebagai jasa yang menjadi objek withholding tax.
Model Tax Convention menjelaskan bahwa setiap negara memiliki interpretasi masing-masing terhadap hak pemajakan. Situasi ini membuat wajib pajak perlu memahami ketentuan domestik, isi tax treaty, serta cara membuktikan manfaat treaty agar penghindaran pajak berganda Bali dapat diterapkan dengan benar.
Siapa Saja di Bali yang Paling Membutuhkan Tax Treaty
Semua pelaku usaha yang terlibat transaksi lintas negara berpotensi memanfaatkan tax treaty. Namun, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan dan DIRJEN Pajak, sektor yang paling sering mengajukan permohonan SKD atau Surat Keterangan Domisili untuk memanfaatkan P3B berasal dari sektor pariwisata, properti, teknologi, dan jasa kreatif.
Perusahaan hotel yang membayar royalti software kepada penyedia asing, digital agency yang membeli layanan cloud dari luar negeri, hingga UMKM yang bekerja sama dengan marketplace global adalah beberapa contoh entitas yang dapat memanfaatkan treaty untuk menekan beban pajak. Di Bali, semakin banyak bisnis yang melihat perjanjian pajak internasional sebagai instrumen efisiensi biaya.
Cara Tax Treaty Mengurangi Pajak Berganda
Agar perusahaan di Bali dapat memanfaatkan tax treaty secara optimal, penting untuk memahami bagaimana treaty bekerja dalam praktiknya.
1. Mengidentifikasi Jenis Penghasilan dalam Treaty
Hal pertama yang perlu diperiksa adalah pengelompokan penghasilan. Setiap P3B mendefinisikan kategori seperti business profit, royalty, interest, technical services, hingga employment income. Menurut pandangan banyak konsultan pajak internasional, kesalahan paling umum terjadi ketika wajib pajak memilih kategori penghasilan yang tidak sesuai sehingga tarif treaty tidak dapat diterapkan.
2. Menggunakan Tarif Pemotongan yang Lebih Rendah
Salah satu manfaat terbesar tax treaty Bali adalah tarif withholding tax yang lebih rendah. Misalnya, beberapa negara menetapkan tarif royalti 15 persen, tetapi treaty dengan Indonesia bisa menurunkannya menjadi 10 persen, 8 persen, atau bahkan 5 persen. Tarif ini tertera secara jelas dalam lampiran P3B yang dapat diakses melalui situs Direktorat Jenderal Pajak
Penerapan tarif lebih rendah ini dapat menghemat biaya perusahaan secara signifikan jika nilai transaksi besar dan berlangsung secara berulang.
3. Menentukan Tempat Pajak Terutang
Dalam beberapa jenis penghasilan, terutama business profit, pajak hanya dapat dikenakan di negara domisili, kecuali ada bentuk usaha tetap di negara sumber. Aturan ini penting bagi pelaku usaha Bali yang bekerja dengan klien luar negeri. Jika tidak ada bentuk usaha tetap di negara mitra, penghasilan tersebut seharusnya tidak dikenai pajak di negara lain. Pemahaman mengenai konsep bentuk usaha tetap sering kali menjadi penentu apakah perusahaan dapat menghindari pajak ganda atau tidak.
4. Pembuktian Melalui Surat Keterangan Domisili
Penerapan treaty belum dianggap sah tanpa SKD. Dokumen ini membuktikan bahwa wajib pajak memang terdaftar dan berdomisili pajak di Indonesia. SKD dapat diajukan melalui DJP Online dan menjadi syarat mutlak untuk memperoleh tarif treaty.
Banyak sengketa pajak terjadi hanya karena SKD tidak dilampirkan atau diterbitkan setelah transaksi dilakukan. Hal ini sering diperhatikan oleh fiskus saat pemeriksaan.
Langkah Praktis Memanfaatkan Tax Treaty di Bali
Memanfaatkan tax treaty bukan sekadar membaca dokumen. Ada beberapa langkah nyata yang perlu dilakukan agar manfaatnya dirasakan sepenuhnya.
Memastikan Dokumen Transaksi Lengkap
Kontrak, invoice, korespondensi email, dan bukti pembayaran harus sejalan dengan struktur transaksi. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pembuktian jika terjadi pemeriksaan.
Menghindari Struktur Transaksi yang Menimbulkan Keraguan
Transaksi yang tidak rasional dari sisi harga atau pihak terkait dapat menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan sedang melakukan treaty abuse. Sumber dari OECD mengingatkan bahwa perjanjian pajak tidak dapat digunakan untuk tujuan penyalahgunaan.
Berkonsultasi Mengenai Struktur Lintas Negara
Banyak perusahaan di Bali mengatur transaksi lintas negara secara intuitif, bukan berdasarkan analisis hukum pajak internasional. Padahal, salah sedikit saja, tarif pajak tidak dapat diturunkan dan bahkan bisa menimbulkan sanksi.
Mendiskusikan struktur transaksi dengan konsultan pajak internasional dapat membantu memastikan bahwa seluruh kewajiban dipenuhi sekaligus memanfaatkan treaty secara optimal.
BACA JUGA : Tahapan Banding ke Pengadilan Pajak bagi Wajib Pajak di Bali
FAQ
Apakah semua transaksi internasional otomatis mendapatkan manfaat tax treaty
Tidak. Treaty hanya berlaku jika wajib pajak memenuhi syarat, memiliki SKD, dan transaksi sesuai kategori dalam P3B.
Apakah tax treaty dapat menghapus pajak sepenuhnya
Tidak selalu. Dalam banyak kasus, treaty hanya menurunkan tarif, bukan menghapus pemajakan.
Apakah UMKM di Bali bisa memanfaatkan tax treaty
Bisa. Selama ada transaksi lintas negara dan dokumen lengkap, UMKM tetap memiliki hak memanfaatkan P3B.
Apakah salah memilih kategori penghasilan dapat menimbulkan masalah
Ya. Kesalahan klasifikasi merupakan salah satu penyebab paling umum sengketa pajak lintas negara.
Kesimpulan
Tax treaty Bali memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk menghindari pajak berganda dan meningkatkan efisiensi biaya. Namun, manfaat treaty tidak otomatis terjadi. Pelaku usaha harus memahami isi perjanjian, menyiapkan dokumen yang sesuai, dan memastikan struktur transaksi tidak menimbulkan keraguan. Dengan pendampingan profesional, perusahaan dapat memaksimalkan perlindungan pajak internasional sekaligus mengurangi risiko sengketa. Langkah terbaik adalah memastikan strategi lintas negara disusun sejak awal melalui konsultasi yang tepat.
