Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan di Bali mulai menyadari bahwa struktur harga antar pihak berelasi bukan lagi sekadar persoalan administratif. Banyak pemilik usaha bertanya-tanya apakah strategi penentuan harga yang mereka anggap wajar dapat dipersepsikan berbeda oleh otoritas pajak. Kasus pemeriksaan yang meningkat, serta ketentuan yang semakin detail dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, memperlihatkan bahwa risiko koreksi transfer pricing Bali semakin terasa nyata, terutama bagi sektor pariwisata, perdagangan, hospitality, dan jasa profesional.
Kontrol terhadap transaksi afiliasi kini menjadi salah satu fokus global karena potensi penggerusan basis pajak. Pendapat tersebut sejalan dengan tren internasional OECD yang diadopsi Indonesia melalui kebijakan BEPS Action Plan. Dengan kata lain, perusahaan di Bali kini berada dalam lanskap regulasi yang lebih ketat dibanding satu dekade lalu.
Mengapa Perusahaan di Bali Menjadi Sorotan
Perusahaan di Bali memiliki karakter bisnis yang unik, khususnya di sektor pariwisata internasional dan layanan digital. Ketergantungan pada investor asing atau grup internasional membuat transaksi afiliasi menjadi lebih umum. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah harga jasa manajemen dari grup induk, biaya royalti, atau pembelian bahan baku dari perusahaan afiliasi benar-benar mencerminkan kondisi pasar.
Direktorat Jenderal Pajak menilai sektor yang melibatkan aliran jasa lintas negara sebagai sektor berisiko tinggi. Laporan tahunan Ditjen Pajak menunjukkan bahwa koreksi transfer pricing sering ditemukan pada transaksi jasa manajemen, pembiayaan intra-grup, dan skema cost sharing. Sumber dari laporan resmi Kementerian Keuangan tahun 2023 menegaskan bahwa audit transfer pricing meningkat signifikan pada wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.
Dengan kondisi tersebut, tidak mengherankan jika sengketa transfer pricing Bali semakin sering muncul pada tingkat keberatan maupun banding, terutama ketika perusahaan gagal membuktikan kewajaran nilai transaksinya.
Bagaimana Koreksi Biasanya Terjadi
Sebagian besar koreksi bermula dari perbedaan persepsi mengenai harga wajar. Misalnya, perusahaan memberikan fee jasa manajemen kepada induk perusahaan asing. Auditor pajak dapat mempertanyakan apakah jasa tersebut benar-benar diterima atau hanya bersifat formalitas. Jika tidak ada bukti yang memadai, biaya tersebut dapat dianggap tidak memenuhi prinsip manfaat.
Contoh lain yang sering terjadi adalah penggunaan margin laba yang terlalu rendah. Auditor dapat membandingkan margin perusahaan dengan pembanding eksternal. Jika margin dianggap jauh di bawah rata-rata industri, koreksi dapat dilakukan. Menurut pandangan konsultan pajak senior Danny Septriadi, kurangnya dokumentasi pembanding yang kuat merupakan pemicu utama koreksi.
Koreksi juga dapat muncul ketika harga barang atau jasa yang ditransaksikan dinilai tidak setara dengan kondisi pasar. Pada banyak kasus di Bali, transaksi antara hotel dan perusahaan afiliasinya yang menyediakan jasa reservasi atau pemasaran sering diperiksa kembali karena dianggap berpotensi menyebabkan shift profit.
Dampaknya Tidak Sekadar Tambahan Pajak
Setiap koreksi tidak hanya menghasilkan tambahan pajak, tetapi juga sanksi administrasi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sanksi dapat mencapai 100 persen dari pajak kurang bayar jika kasusnya naik ke tahap pemeriksaan.
Akibatnya, banyak perusahaan mengalami tekanan arus kas yang cukup berat. Dampak lain yang sering tidak diperhitungkan adalah reputasi. Ketika proses pemeriksaan sampai ke ranah publik, terutama bagi bisnis hospitality di Bali yang bergantung pada kepercayaan investor, isu pajak dapat memengaruhi hubungan bisnis jangka panjang.
Selain itu, jika sengketa berlanjut sampai tahap banding di Pengadilan Pajak, proses dapat berlangsung lama. Laporan tahunan Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa disput transfer pricing merupakan salah satu kategori dengan durasi penyelesaian terpanjang. Situasi ini semakin menambah ketidakpastian bagi perusahaan.
Mengurangi Risiko Melalui Dokumentasi yang Kuat
Risiko koreksi transfer pricing Bali dapat diminimalkan dengan penyusunan dokumentasi yang memenuhi standar PMK 213. Dokumentasi yang baik bukan sekadar formalitas. Dokumen harus benar-benar mencerminkan analisis komersial, karakteristik transaksi, manfaat jasa, dan pembandingan yang objektif.
Dokumentasi harus disiapkan sebelum pemeriksaan, bukan setelahnya. Jika perusahaan hanya membuat dokumentasi saat audit dimulai, kemungkinan besar hasilnya tidak akan konsisten atau kurang meyakinkan di mata pemeriksa. Pemeriksaan lapangan biasanya meminta Local File, Master File, dan Country by Country Report jika relevan.
Selain itu, banyak perusahaan yang mulai menerapkan advance planning. Strategi ini membantu memastikan bahwa setiap transaksi afiliasi sudah memiliki justifikasi sebelum dijalankan. Pendekatan ini terbukti efektif mengurangi sengketa transfer pricing Bali berdasarkan pengalaman konsultan pajak lokal.
Praktik Terbaik untuk Perusahaan di Bali
Beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan antara lain:
- Mengidentifikasi transaksi yang memiliki risiko tinggi.
- Memperbarui analisis pembanding setiap tahun sesuai data yang valid.
- Menyimpan bukti manfaat atas setiap jasa yang diterima.
- Melakukan evaluasi margin secara berkala berdasarkan kondisi ekonomi setempat.
- Melibatkan konsultan pajak jika transaksi melibatkan pihak luar negeri.
Perusahaan juga dapat mempertimbangkan permohonan Advance Pricing Agreement (APA) sesuai ketentuan PMK 22/PMK.03/2020. Walaupun prosesnya membutuhkan waktu, banyak perusahaan yang mendapatkan kepastian pajak jangka panjang melalui mekanisme ini.
BACA JUGA : Risiko Restitusi Pajak yang Perlu Diwaspadai di Bali
FAQ
Apakah semua perusahaan di Bali wajib membuat dokumentasi transfer pricing
Tidak semua. Kewajiban tergantung pada nilai transaksi dan besaran omzet sesuai PMK 213. Namun, perusahaan dengan hubungan istimewa tetap disarankan membuat dokumentasi.
Apa yang paling sering dikoreksi oleh auditor
Biasanya biaya jasa manajemen, pembiayaan intra-grup, dan margin laba yang terlalu rendah.
Apakah perusahaan kecil juga berisiko
Ya, jika memiliki transaksi afiliasi. Skala usaha tidak menghilangkan potensi koreksi.
Apakah koreksi selalu berakhir sengketa
Tidak selalu. Banyak kasus dapat diselesaikan melalui diskusi dalam proses pemeriksaan, selama perusahaan memiliki dokumentasi yang kuat.
Kesimpulan
Risiko koreksi transfer pricing Bali semakin meningkat dengan pengawasan otoritas pajak yang lebih ketat. Perusahaan dengan transaksi afiliasi perlu menyadari bahwa kewajaran harga tidak cukup dijelaskan melalui asumsi bisnis internal. Tanpa dokumentasi yang memadai, sengketa transfer pricing Bali dapat menjadi beban finansial dan operasional yang cukup signifikan.
Untuk menghindari potensi koreksi, perusahaan wajib memastikan bahwa setiap transaksi afiliasi memiliki justifikasi komersial yang kuat. Dokumentasi yang lengkap, pembandingan yang objektif, serta pemahaman atas regulasi terbaru adalah kunci untuk menjaga kepatuhan pajak jangka panjang. Dalam konteks Bali yang semakin menjadi pusat investasi dan ekspansi bisnis, kepastian pajak melalui dokumentasi yang baik bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis.
