Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan di Bali mulai menyadari bahwa struktur harga antar pihak berelasi bukan lagi sekadar persoalan administratif. Banyak pemilik usaha bertanya-tanya apakah strategi penentuan harga yang mereka anggap wajar dapat dipersepsikan berbeda oleh otoritas pajak. Kasus pemeriksaan yang meningkat, serta ketentuan yang semakin detail dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, memperlihatkan bahwa risiko koreksi transfer pricing Bali semakin terasa nyata, terutama bagi sektor pariwisata, perdagangan, hospitality, dan jasa profesional.
Kontrol terhadap transaksi afiliasi kini menjadi salah satu fokus global karena potensi penggerusan basis pajak. Pendapat tersebut sejalan dengan tren internasional OECD yang diadopsi Indonesia melalui kebijakan BEPS Action Pl